BADKO HMI Maluku Utara Nilai Visi Agromaritim Bupati Halsel Gagal, Soroti Lumpuhnya Sejumlah Pelabuhan

Malut – haluanmalut.com. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara menilai visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, “Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju dan Berkelanjutan berbasis Agromaritim dalam bingkai SARUMA penuh Berkah” belum terimplementasi secara konkret di lapangan. (15/01/2026).

Penilaian tersebut disampaikan menyusul buruknya pengelolaan transportasi laut serta lumpuhnya sejumlah pelabuhan strategis di wilayah Halmahera Selatan.

BADKO HMI Maluku Utara menyoroti tidak optimalnya fungsi beberapa pelabuhan penting, seperti sejumlah pelabuhan di Obi, Pelabuhan Laut Indari, dan Pelabuhan Loleo Jaya. Kondisi tersebut dinilai berdampak serius terhadap distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat kepulauan, sekaligus memperburuk keterisolasian wilayah.

Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (P.A.O) BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M. Hamzah, menegaskan bahwa konektivitas laut merupakan fondasi utama pembangunan wilayah kepulauan. Tanpa akses kapal yang memadai dan berkelanjutan, biaya logistik meningkat dan kesejahteraan masyarakat menjadi terancam.

“Lemahnya transportasi laut menunjukkan adanya kontradiksi serius antara visi agromaritim pemerintah daerah dengan realitas yang dihadapi masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar,” ujar Alfian.

Ia menilai persoalan ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan nyata.

Menurut Alfian, pelabuhan-pelabuhan di Obi, Indari, dan Loleo Jaya sejatinya merupakan instrumen strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah. Namun, tidak berfungsinya pelabuhan tersebut justru memperlebar kesenjangan pembangunan dan memperkuat keterisolasian masyarakat dari pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik.

“Visi agromaritim kehilangan makna ketika pelabuhan-pelabuhan vital dibiarkan mati suri. Pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap penderitaan masyarakat kepulauan,” tegasnya.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, BADKO HMI Maluku Utara menilai lemahnya konektivitas laut menunjukkan buruknya integrasi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan teknis sektor transportasi.

Visi besar agromaritim, kata Alfian, tidak cukup hanya tertulis dalam dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, termasuk memastikan keberlanjutan operasional pelabuhan dan ketersediaan armada kapal yang layak.

“Jangan bicara ‘Senyum Halmahera Selatan’ jika rakyat di pulau-pulau justru menangis karena hasil laut dan kebun mereka tidak bisa keluar. Ini adalah ironi pembangunan yang memalukan,” lanjut Alfian.

Selain itu, BADKO HMI Maluku Utara juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Halmahera Selatan terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Alfian, sikap diam DPRD atas persoalan tersebut patut dipertanyakan.

“Jika DPRD masih diam, maka keberpihakannya terhadap masyarakat kepulauan layak dipertanyakan. Pembiaran ini merupakan bentuk kekerasan struktural,” ujarnya.

BADKO HMI Maluku Utara menegaskan bahwa visi agromaritim tanpa konektivitas laut yang memadai hanya akan menjadi slogan kosong. Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pelabuhan dan sistem transportasi laut, memastikan kepastian layanan kapal, serta menjamin transparansi anggaran.

“Kami menuntut langkah nyata, bukan janji. Jika tidak ada pembenahan serius, maka visi agromaritim Bupati Halmahera Selatan layak dinilai sebagai kegagalan publik,” tutup Alfian.

BADKO HMI Maluku Utara menyatakan bahwa sikap kritis ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral, intelektual, dan ideologis organisasi. Dalam perspektif keislaman, pembangunan yang mengabaikan akses dasar masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan umat (maslahah).

Sementara dalam kerangka kebangsaan, pembiaran terhadap keterisolasian wilayah kepulauan dinilai bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari gerakan intelektual dan moral, BADKO HMI Maluku Utara berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kritik sebagai bentuk Amar Ma’ruf Nahi Munkar, demi terwujudnya pembangunan Halmahera Selatan yang benar-benar adil, maju, dan berkelanjutan berbasis agromaritim.

(Ay/Red)