Halsel – haluanmalut.com. Aliansi Revolusi Agromaritim yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), serta Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara secara terbuka menyampaikan hasil pertemuan resmi mereka dengan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan kepada publik.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Halmahera Selatan, sejak pukul 11.00 hingga 14.30 WIT.
Dalam forum tersebut, Aliansi Revolusi Agromaritim menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai mendesak dan bersifat darurat, khususnya terkait lumpuhnya akses serta layanan transportasi laut di Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.
Aliansi menilai, salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah tidak terjangkaunya rute Kapal Venecia ke sejumlah pelabuhan di wilayah Obi, Loleo Jaya, dan Indari.
Kondisi ini berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas, distribusi barang, dan akses pelayanan dasar. Menurut Aliansi Revolusi Agromaritim, persoalan transportasi laut tidak dapat lagi ditangani secara lamban dan birokratis.
Terhambatnya transportasi laut telah mengganggu distribusi hasil pertanian dan perikanan, mobilitas warga antarwilayah, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Situasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan visi pembangunan daerah berbasis agromaritim yang selama ini digaungkan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan.
Ketua Umum IPMI, Sahrul Rajaloa, menegaskan bahwa keterlambatan penanganan masalah ini sama dengan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung di wilayah pesisir dan kepulauan.
“Masalah transportasi laut tidak boleh lagi ditunda. Setiap hari keterlambatan adalah kerugian nyata bagi rakyat. Pemerintah daerah harus bertindak cepat dan tegas, karena yang dipertaruhkan adalah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan,” tegas Sahrul.
Senada dengan itu, Ketua Umum GPPML, Muhammad Yusuf, menilai lambannya respons pemerintah daerah mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat pesisir.
“Pelabuhan Loleo Jaya tidak membutuhkan kajian berlarut-larut. Masalahnya sudah jelas dan dirasakan berbulan-bulan. Yang dibutuhkan adalah keputusan cepat dan tindakan nyata, bukan wacana yang terus diulang,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Selatan menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti persoalan transportasi laut di Pelabuhan Obi, Loleo Jaya, dan Indari.
Namun demikian, Aliansi Revolusi Agromaritim menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam langkah konkret, terukur, serta disertai tenggat waktu yang jelas agar tidak kembali menjadi janji tanpa realisasi.
Ketua Umum GPMO Maluku Utara, Rahman Udin, menegaskan bahwa aliansi tidak akan mentolerir pola penanganan yang lamban dan tidak transparan.
“Kami menuntut penanganan yang cepat dan nyata. Pemerintah daerah harus berani menetapkan target waktu dan membuka prosesnya ke publik. Jika penanganan kembali berlarut-larut, maka ini merupakan kegagalan dalam menjalankan mandat rakyat,” tegas Rahman.
Ia juga menambahkan bahwa Aliansi Revolusi Agromaritim akan terus melakukan pengawalan dan siap mengambil langkah yang lebih tegas apabila tidak terdapat perkembangan signifikan dalam waktu dekat.
“Akses transportasi laut adalah kebutuhan dasar rakyat. Tanpa adanya tekanan pun seharusnya pemerintah daerah sudah wajib menyelesaikan persoalan ini. Namun jika ritme kerja tetap lambat, kami akan meningkatkan tekanan demi memastikan hak masyarakat benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.
Aliansi Revolusi Agromaritim turut mengajak seluruh elemen masyarakat Halmahera Selatan untuk bersama-sama mengawasi dan mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan penanganan transportasi laut sebagai fondasi utama pembangunan agromaritim yang adil, cepat, dan berkelanjutan.
