WARKOP Akan Gelar Dialog Evaluasi Kepempimpinan Bassam-Helmi
WARKOP Halsel.
Halsel – haluanmalut.com, Suasana Kamis malam, 12 Juni 2025, diwarnai dengan dinamika diskusi di lingkaran Wartawan dan Komunitas Penulis (WARKOP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), saat rapat pembentukan panitia kegiatan digelar untuk menginisiasi sebuah forum evaluatif bertajuk “100 Hari Kepemimpinan Bassam-Helmi”. (16/6/2025)
Dalam rapat yang berlangsung hingga larut malam itu, Irwan Abubakar terpilih sebagai Ketua Panitia Dialog, didampingi Firdaus Suleman sebagai Sekretaris dan Asrab Muhammad sebagai Bendahara.
Dialog tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025, bertempat di Andai Café pukul 20.00 WIT. Acara ini akan menghadirkan narasumber utama yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, politisi, akademisi hingga praktisi. Selain itu, undangan juga akan disebarkan kepada elemen organisasi kepemudaan, pemerhati Daerah serta para stakeholder birokrasi dan politik di Halsel guna memastikan partisipasi luas dan diskusi yang komprehensif.
Evaluasi Publik atas 100 Hari Pemerintahan: Antara Realita dan Janji.
Presiden Warkop, Amrul Doturu, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar tradisi seremonial, tetapi bentuk kontrol sosial dan mekanisme pertanggungjawaban di ruang publik. Menurutnya, ini merupakan dialog kedua yang digelar WARKOP terkait masa kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba – Helmi Umar Muksin, setelah sebelumnya dilaksanakan pada momen awal pelantikan mereka.
“Sekarang kita menggelar dialog setelah masa 100 hari kepemimpinan Bassam-Helmi. Ini penting untuk menguji konsistensi terhadap visi-misi serta program prioritas yang pernah dijanjikan,” tegas Amrul dalam keterangannya usai rapat Kamis (12/6).
Ia juga menambahkan bahwa meski masa 100 hari tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang. Namun, ini telah menjadi tolok ukur publik dalam mengamati etos kerja dan arah kebijakan Kepala Daerah yang baru dilantik.
“100 hari kerja bukan kewajiban hukum, tetapi momentum publik untuk mengukur keberanian, kecepatan dan konsistensi pemimpin terhadap janji-janji politiknya,” imbuh Amrul.
Persiapan Dialog: Terbuka, Kritis dan Berbasis Data.
Sementara itu, Sekretaris Panitia, Firdaus Suleman, menjelaskan bahwa panitia akan segera menyusun agenda teknis dan menyebarkan undangan resmi. Ia memastikan bahwa dialog ini bersifat terbuka dan mengundang partisipasi semua kalangan.
“Kita akan undang seluruh stakeholder, mulai dari OPD, organisasi kepemudaan, aktivis sosial hingga masyarakat umum. Ini agar diskusi kita nanti tidak semata-mata menjadi panggung elitis, tapi betul-betul menjadi forum rakyat untuk menguji janji dan mengarahkan koreksi,” tutur Firdaus.
Ia menekankan bahwa panitia juga akan menyertakan analisa awal berbasis data dan temuan lapangan mengenai program-program yang telah dijalankan Bassam-Helmi selama 100 hari pertama, seperti penataan birokrasi, distribusi bantuan sosial, infrastruktur dasar dan respon terhadap dinamika daerah termasuk konflik agraria dan keterbukaan informasi publik.
Harapan pada Pemerintahan Bassam-Helmi: Kesempatan Menjawab Publik.
Meski berlangsung dalam nuansa kritis, kegiatan ini juga dipandang sebagai ruang yang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian dan kendala secara langsung kepada publik. Forum ini diharapkan menjadi ajang komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemimpin, bukan arena saling tuding.
“Kalau memang ada yang sudah dicapai, silakan dipaparkan. Kalau belum, juga tak masalah asalkan ada kejelasan arah. Yang kami harapkan adalah transparansi dan keberanian membuka diri,” pungkas Amrul.
Dalam konteks lokal Halsel, partisipasi publik yang aktif melalui forum-forum seperti ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan pembangunan, distribusi sumber daya, dan integritas pejabat publik.
(Nengo)
