HALSEL – haluanmalut.com, Proyek jalan hotmix senilai Rp 7,8 miliar di Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), hingga awal Juli 2025 belum juga rampung. Keterlambatan proyek ini memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat yang bergantung pada infrastruktur jalan sebagai penopang utama aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halsel, Idham Pora, menyebut keterlambatan terjadi akibat kekurangan material aspal. Namun alasan tersebut dinilai lemah dan menunjukkan buruknya perencanaan teknis.
Sehingga itu, Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halsel, Harmain Rusli, menilai proyek ini tak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa proyek negara tak boleh mangkrak tanpa alasan yang sah.
“Ini proyek negara, dananya dari uang rakyat. Jika macet tanpa dasar hukum yang jelas, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum,” tegas Harmain, Kamis (3/7/2025).
Menurut GPM, keterlambatan proyek merupakan bentuk wanprestasi dan bisa mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi jika ditemukan manipulasi jadwal, mark-up anggaran, atau penggelapan dana. Mereka merujuk pada Perpres No. 16 Tahun 2018, Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Atas dasar itu, GPM mendesak agar proyek tersebut diaudit menyeluruh oleh Inspektorat Daerah, BPK, dan aparat penegak hukum. Mereka juga meminta Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba untuk mencopot Kadis PUPR, Idham Pora, yang dianggap gagal total mengawal proyek strategis.
“Kalau proyek sebesar ini bisa macet hanya karena alasan bahan aspal, itu tidak masuk akal. Bila Bupati diam saja, patut diduga ada upaya menutupi kegagalan atau bahkan konspirasi pejabat,” kata Harmain.
Sebagai tindak lanjut, GPM telah menjalin koordinasi dengan DPC GMNI Halsel dan membentuk koalisi Front Marhaenisme. Koalisi ini akan bergabung dalam Aksi Jilid II bersama Front Perjuangan Masyarakat Pulau Makian (FPMPM) dalam waktu dekat.
“Jangan remehkan suara rakyat. Kami akan terus bergerak menuntut keadilan dan akuntabilitas pembangunan di Jazirah Makian,” pungkasnya.
