Ketua FMC Halsel, Tahirun Mubin. (Foto: dok. Istimewa)
HALSEL – HaluanMalut.com – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Forum Mantan Ketua Umum (Ketum) Cipayung Plus (FMC) melayangkan peringatan keras kepada Penjabat (PJ) Ketua KNPI Halsel. Mereka menuntut agar seluruh agenda organisasi dijalankan sesuai prinsip dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Pernyataan tegas ini disampaikan Ketua FMC Halsel, Tahirun Mubin, pada Kamis (24/7/2025), menanggapi informasi bahwa Musda KNPI Halsel direncanakan berlangsung sejak 7 hingga 17 Agustus 2025 mendatang.
Menurut Tahirun, proses penetapan jadwal dan tahapan Musda tidak melalui Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda), sebagaimana seharusnya diatur dalam mekanisme organisasi.
“Kami menilai langkah PJ Ketua KNPI sangat tidak prosedural. Penetapan Musda seharusnya dibahas secara terbuka di forum resmi organisasi, bukan ditentukan secara sepihak,” tegas Tahirun yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bacan.
Tahirun juga menyoroti lemahnya proses konsolidasi menjelang Musda, yang menurutnya tidak melibatkan Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus secara aktif. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai musyawarah dan kebersamaan yang menjadi roh organisasi kepemudaan.
“Kami melihat OKP Cipayung Plus seolah disingkirkan dari proses konsolidasi. Ini bukan hanya cacat prosedural, tetapi juga menunjukkan adanya indikasi intervensi kekuasaan,” tambahnya.
FMC mendesak agar PJ Ketua KNPI bersikap netral dan tidak berpihak pada kelompok tertentu demi menjaga marwah dan kredibilitas organisasi. Mereka juga menyerukan kepada para Ketua Umum OKP Cipayung Plus untuk bersatu menyuarakan sikap tegas terhadap segala bentuk manipulasi dan penggiringan dalam Musda.
“Musda KNPI Halsel seharusnya menjadi ruang konsolidasi demokratis bagi pemuda, bukan panggung politik jangka pendek demi ambisi segelintir elite,” ujar Tahirun.
FMC menekankan bahwa kepemimpinan KNPI yang legitimate dan berintegritas hanya bisa lahir dari proses yang transparan dan partisipatif.
“Jika KNPI ingin kuat, beri ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk menentukan arah dan masa depannya sendiri. Jangan nodai momentum ini dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Ketua KNPI sejatinya harus lahir dari rahim OKP Cipayung Plus,” pungkasnya.
