Ketua GPM Halsel menyampaikan kritik keras terhadap Karateker KNPI Halsel usai Rapimpurda gagal digelar. (Foto: istimewa)
Halsel – HaluanMalut – Dinamika internal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali memanas. Kali ini, kritik tajam datang dari Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halsel yang menuntut agar Sukri Ali beserta jajaran Karateker KNPI Halsel segera dicopot, serta dilakukan evaluasi terhadap Rusdi Lahabato.
Tuntutan pemecatan tersebut mencuat setelah Karateker dinilai gagal dan tidak mampu menuntaskan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda), yang merupakan bagian penting dalam tahapan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) KNPI.
Ketidakjelasan pelaksanaan Rapimpurda bahkan berimbas pada kericuhan di salah satu agenda dialog pemuda yang digelar di luar Rapimpurda. Alih-alih menjadi forum gagasan lintas pemuda, acara dialog justru dibatalkan lantaran terjadi adu mulut antar peserta.
“Dialog itu seharusnya menjadi ruang perdebatan sehat, wadah bertukar pikiran, dan mencari solusi. Namun, karena mekanisme organisasi tidak dijalankan dengan benar dan ada skema-skema buruk yang dimainkan oleh Ongki Nyong (PJ Ketua KNPI Halsel) dan Udi Lahabato (perwakilan DPD I KNPI Malut), kami menolak melanjutkan dialog. Rapimpurda harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Harmain pada Rabu (27/8/2025).
Harmain menilai kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya kepemimpinan Karateker KNPI Halsel di bawah kendali Sukri Ali. Forum dialog pun menuntut agar agenda ditunda dan dilanjutkan dengan Rapimpurda, termasuk pembahasan mekanisme Musda mulai dari syarat bakal calon, penetapan DPK di 30 Kecamatan, hingga tema dan waktu Musda. Namun, agenda itu diskors sepihak oleh pimpinan sidang, Rusdi Lahabato.
“Karateker jelas gagal menjalankan organisasi sesuai mekanisme. Perwakilan DPD I, Rusdi Lahabato, juga melakukan intervensi penuh sehingga seluruh rangkaian Musda cacat prosedur. Karena itu, sudah seharusnya dilakukan pemecatan agar KNPI Halsel kembali pada marwahnya sebagai rumah besar pemuda,” tegasnya.
Selain itu, Harmain meminta DPP KNPI mengevaluasi kinerja Udi Lahabato dalam mengawal Musda KNPI Halsel tanpa syarat kepentingan, demi menjaga marwah organisasi kepemudaan.
Menurutnya, kegagalan Karateker bukan hanya merugikan proses Musda, tetapi juga mencoreng wajah organisasi pemuda di Halsel. Ia juga menegaskan, tuduhan Ongki Nyong dan Rusdi Lahabato yang menyebut ada peserta dialog serta OKP mengonsumsi Minuman Keras (miras) adalah tidak benar dan merupakan pencemaran nama baik.
“Kedua orang itu harus bertanggung jawab. Kami tidak bisa menerima tuduhan tersebut,” tegas Harmain.
