HALSEL – HaluanMalut – Tahapan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) yang digelar sebagai bagian dari proses menuju Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), dinilai tidak berjalan maksimal.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel menyoroti bahwa Rapimpurda tidak menghasilkan keputusan signifikan, khususnya terkait penetapan Pengurus Kecamatan (PK), yang merupakan salah satu agenda penting menjelang Musda.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menegaskan bahwa pengabaian agenda penetapan PK dapat mengancam legitimasi pelaksanaan Musda KNPI Halsel.
“Rapimpurda semestinya menjadi forum strategis untuk menyelesaikan persoalan teknis, terutama penetapan PK. Namun faktanya, hal itu justru terabaikan. Jika kondisi ini dibiarkan, Musyda berpotensi batal atau setidaknya cacat prosedur,” ujarnya, Sabtu (3/8/2025).
Menurut Harmain, penetapan PK bukan hanya formalitas, tetapi menjadi dasar sahnya peserta Musda.
“Tanpa kejelasan PK, sulit memastikan Musyda berjalan sesuai mekanisme organisasi. Ini bisa menimbulkan konflik baru di internal KNPI Halsel,” tambahnya.
GPM Halsel mendesak panitia pelaksana maupun Steering Committee (SC) Musda untuk segera memperbaiki tahapan yang belum tuntas, khususnya menyangkut penetapan PK.
“Kami berharap ada sikap tegas dari panitia, agar Musda tidak menjadi ajang formalitas belaka. Dan Karateker KNPI DPD II Kabupaten Halmahera Selatan dianggap gagal menyelenggarakan Musyawarah Daerah. Kalau tahapan dasar saja diabaikan, bagaimana bisa kita bicara tentang hasil Musda yang sah dan berkualitas?” tanya Harmain.
