HMI Kecam Kekerasan Polisi, Ketua KOHATI BADKO Malut jadi Korban Pemukulan di Halsel
Aisun Salim, Ketua KOHATI BADKO HMI Maluku Utara, mengalami pemukulan saat aksi damai HMI dan Cipayung Plus di Halsel.
Halsel, HaluanMalut – Aksi demonstrasi damai yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan bersama organisasi Cipayung Plus di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Selasa (2/9/2025), berakhir ricuh.
Insiden terjadi di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel, ketika aparat kepolisian diduga bertindak represif membubarkan massa. Dalam kericuhan tersebut, Ketua Korps HMI-Wati (KOHATI) BADKO HMI Malut, Aisun Salim, menjadi korban pemukulan oleh seorang oknum anggota Polres Halsel.
Tindakan brutal ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis bagi korban.
Ketua Umum (Ketum) BADKO HMI Malut, Akbar Lakoda, mengecam keras tindakan represif aparat. Ia menyebut insiden ini mencoreng institusi Polri sekaligus melanggar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.
“Kami mengutuk keras kekerasan terhadap Ketua KOHATI BADKO HMI Malut. Ini pelanggaran serius terhadap hak demokratis warga negara, khususnya perempuan yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya menyampaikan pendapat di muka umum,” tegas Akbar dalam konferensi pers di Ternate.
Akbar menuntut Kapolda Malut segera mencopot Kapolres Halsel karena dinilai gagal mengontrol anggotanya di lapangan, serta mendesak agar pelaku pemukulan diproses hukum secara transparan.
Ia menambahkan, HMI tidak akan tinggal diam dan akan mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Bahkan, organisasi mahasiswa Islam ini siap menggalang solidaritas nasional bila kasus tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat maupun lembaga negara, termasuk Komnas HAM.
Demonstrasi yang digelar HMI Cabang Bacan dan Cipayung Plus sejatinya menyoroti isu transparansi anggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta penolakan terhadap kebijakan dan dugaan korupsi yang merugikan rakyat. Namun, aspirasi tersebut justru dijawab dengan intimidasi dan kekerasan.
Peristiwa ini menambah catatan kelam penanganan aksi massa oleh aparat kepolisian di Indonesia. Tragedi yang menimpa Ketua KOHATI BADKO HMI Malut diharapkan menjadi momentum perbaikan pola pendekatan keamanan terhadap aksi sipil serta memperkuat komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia.
(Nengo)
