Ironi Pembangunan Di Halmahera Selatan Dermaga Desa Kurunga Terlantar, Disparitas Kebijakan Kementerian Perhubungan Dan Syahbandar Terkuak

Oleh: Rifaldi Takdir Aktivis Malut jakarta

Di tengah gema narasi pemerataan pembangunan infrastruktur maritim, kondisi Dermaga Desa Kurunga di Kecamatan Kepulauan Joronga, Halmahera Selatan, justru menyajikan anomali yang mencolok. Proyek vital ini, yang konon telah ditender oleh Syahbandar, secara mengejutkan luput dari perhatian serius Kementerian Perhubungan. Fenomena ini tidak hanya menghambat aksesibilitas dan perekonomian lokal, tetapi juga memicu pertanyaan mendalam mengenai koordinasi kelembagaan dan prinsip keadilan distributif dalam tata kelola pemerintahan.

Janji Tinggal Janji, Mobilitas Warga Terpasung

Masyarakat Desa Kurunga kini terpaksa gigit jari. Dermaga yang sejatinya adalah urat nadi ekonomi dan sosial mereka, kini terbengkalai. Fasilitas vital ini, yang seharusnya menjadi jembatan penghubung dengan dunia luar, kini justru menjadi penghalang. Mobilitas barang dan jasa terhambat parah, membuat harga kebutuhan pokok melonjak dan hasil bumi masyarakat sulit dipasarkan.

“Sudah bertahun-tahun kami menunggu. Proyeknya katanya sudah ditender Syahbandar, tapi mana buktinya, Dermaga kami masih rusak parah, keluh salah seorang warga Desa Kurunga yang enggan disebutkan namanya, menunjukkan rasa frustrasi yang mendalam,”

Pertanyaan Besar di Balik Tumpang Tindih Kewenangan, Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai koordinasi dan akuntabilitas antara Kementerian Perhubungan dan Syahbandar. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang telah ditender Syahbandar bisa “luput” dari pantauan Kementerian Perhubungan, Apakah ada ketidakjelasan pembagian tugas, tumpang tindih kewenangan, atau bahkan indikasi inefisiensi anggaran dalam tata kelola infrastruktur maritim di daerah terpencil ini.

“Kami butuh kejelasan, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, Kenapa Dermaga Paspalele bisa selesai cepat, sementara kami di sini dibiarkan begini, tuntut Sarjana muda desa kurunga, menyoroti disparitas perlakuan yang nyata,”

Kondisi Dermaga Kurunga yang merana ini menjadi tamparan keras bagi narasi pemerataan pembangunan. Di satu sisi, Desa Paspalele telah merasakan manfaat infrastruktur modern, yang tentu saja mendongkrak perekonomian dan kualitas hidup warganya. Di sisi lain, Desa Kurunga seolah dianaktirikan, terisolasi, dan terpaksa berjuang di tengah keterbatasan akses. Dampak domino dari dermaga yang rusak ini meluas hingga ke sektor sosial. Aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi terganggu, berpotensi menurunkan kualitas hidup dan memperlebar jurang kesenjangan sosial di wilayah kepulauan.

Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Penuh, Sudah saatnya Kementerian Perhubungan dan Syahbandar segera bertindak. Transparansi mengenai status proyek Dermaga Desa Kurunga adalah keharusan. Masyarakat Halmahera Selatan, khususnya warga Desa Kurunga, berhak mendapatkan penjelasan konkret dan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Kegagalan dalam memastikan infrastruktur dasar yang layak bagi seluruh warga negara adalah bentuk kelalaian negara yang tidak bisa ditoleransi.

Pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama, meninjau ulang prioritas, dan memastikan bahwa tidak ada lagi desa-desa terpencil yang terpaksa menanggung beban akibat inkonsistensi kebijakan dan buruknya koordinasi. Dermaga Kurunga harus menjadi perhatian utama, agar cita-cita konektivitas maritim dan pemerataan pembangunan bukan hanya sekadar janji manis di atas kertas.