Memanas di Desa Maffa, Warga Tuntut Audit Dana Desa dan Pergantian Kepala Desa
Hasel – haluanmalut.com. Tindak lanjut atas instruksi Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyusul aksi protes warga Desa Maffa mulai dijalankan. Pemerintah Kecamatan Gane Timur memfasilitasi pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat pada Kamis (23/04/2026) di Kantor Camat Gane Timur.
Pertemuan yang berlangsung pukul 09.30 hingga 11.30 WIT tersebut dihadiri oleh unsur Polsek dan Koramil Gane Timur, camat beserta jajaran, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maffa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.
Forum ini digelar untuk menindaklanjuti tuntutan yang sebelumnya disuarakan oleh Aliansi Rakyat Peduli Negeri (ARPN) dan organisasi pemuda Faisinglo dalam aksi yang bertepatan dengan pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Dalam pertemuan tersebut, warga kembali menyoroti pengelolaan dana desa tahun anggaran 2023–2025 yang dinilai tidak transparan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan proses pembentukan keanggotaan BPD yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Warga mengungkap adanya praktik penunjukan langsung anggota BPD oleh kepala desa tanpa melalui proses pemilihan. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, komposisi BPD disebut kerap berubah dan diisi oleh individu berbeda berdasarkan keputusan sepihak.
Koordinator lapangan ARPN, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat lagi ditoleransi dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah kabupaten.
“Ini bukan lagi sekadar klarifikasi. Kami melihat ada pola pengelolaan kekuasaan yang menyimpang. Kepala desa harus diberhentikan dan audit menyeluruh perlu dilakukan agar semuanya jelas,” ujarnya.
Isu pelaksanaan program TMMD juga menjadi perhatian warga. Mereka mengaku tidak mendapatkan sosialisasi terbuka dari pemerintah desa. Meski demikian, masyarakat tetap mendukung program tersebut karena dinilai membawa manfaat bagi pembangunan desa.
Kepala Desa Maffa, Harun Hamid, dalam forum itu menyampaikan klarifikasi atas berbagai persoalan yang disampaikan warga. Ia secara terbuka meminta maaf dan mengakui adanya kekeliruan, khususnya terkait kurangnya sosialisasi program TMMD serta keterbukaan dalam pengambilan kebijakan.
Tokoh pemuda Desa Maffa, Boy, menilai kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini telah menurun drastis dan sulit dipulihkan.
“Jika pola ini terus berlanjut, perubahan sulit terjadi. Pergantian kepala desa menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola dari awal,” tegasnya.
Sebagai hasil forum, ARPN, Faisinglo, dan masyarakat Desa Maffa menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah kabupaten. Pertama, mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2023–2025. Kedua, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera memfasilitasi pergantian anggota BPD melalui mekanisme yang transparan dan demokratis.
Selain itu, warga juga mendesak agar kepala desa segera diberhentikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang terjadi.
Masyarakat memberikan tenggat waktu satu minggu, sesuai dengan janji bupati saat menemui massa sehari sebelumnya. Jika dalam waktu tersebut tidak ada langkah konkret dari pemerintah kabupaten, warga menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan, termasuk pemboikotan aktivitas pemerintahan desa hingga penutupan kantor desa.
Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Gane Timur menegaskan komitmennya sebagai fasilitator dalam menjaga ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tetap terbuka, serta memastikan seluruh aspirasi warga diteruskan kepada pemerintah kabupaten untuk segera ditindaklanjuti.
(Ay/Red)
