Halsel Haluanmalut com-Tiga organisasi besar di Halmahera Selatan, yaitu Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), Barisan Pemuda Rakyat (BPR), dan Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) resmi membentuk Aliansi Pemuda Peduli Hal-Sel dan akan menggelar aksi demonstrasi damai pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral terhadap dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan,yang rusak lemahnya penegakan hukum, serta maraknya tempat hiburan ilegal di wilayah Bacan dan sekitarnya.
Tuntutan Aliansi
Aliansi menyampaikan lima tuntutan pokok kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum:
1. Mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memeriksa Kepala Dinas PMD dan 249 kepala desa terkait dugaan penyimpangan anggaran retret kades senilai lebih dari Rp6 miliar.
2. Mendesak Bupati mencopot Kepala Dinas DPMD M. Zaki Abdul Wahab.
3. Mendesak Bupati Halmahera Selatan menutup seluruh kafe dan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin resmi serta dijadikan tempat prostitusi, khususnya seluruh kafe yang ada di wilayah Bacan, karena merusak moral sosial masyarakat.
4. Mendesak pencopotan Kepala Dinas PTSP Nasir J. Koda karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.
5. Mendesak pencopotan Kasatpol PP Hal-Sel.
Titik dan Rute Aksi
Aksi ini akan dimulai pukul 09.00 WIT hingga selesai dengan rute sebagai berikut:
1. Kantor Bupati Halmahera Selatan
2. Kantor Polres Halmahera Selatan
3. Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
4. Kantor Dinas PTSP
5. Kafe Bungalow
6. Dinas PMD Hal-Sel
7. Dinas Perkim Hal-Sel
Koordinator Aliansi, Zulkifli Robo, menegaskan bahwa GPM, BPR, dan BARAH bersatu karena kondisi Halmahera Selatan dianggap sudah tidak sehat.
“Kami dari GPM, BPR, dan BARAH sepakat bersatu karena penyimpangan di Halsel sudah sangat mengkhawatirkan Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan maraknya tempat hiburan ilegal di Bacan sudah merusak moral generasi muda,” ujarnya (13/10/2025).
Ia dengan tegas menyatakan bahwa penutupan semua kafe di Bacan adalah harga mati.
“Kami minta Bupati menutup semua kafe di Bacan yang tidak berizin dan diduga sebagai tempat prostitusi. ada dugaan Oknum pemandu lagu diduga sering konsumsi narkoba di Cafe Bunglow 3 Jika pemerintah tidak bertindak tegas, berarti mereka ikut membiarkan kerusakan sosial terjadi,” tegas Zulkifli.
Selain itu, ia menegaskan aksi akan berjalan tertib.
“Aksi ini damai. Tapi jika suara rakyat diabaikan, kami akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar. Kami berharap polisi mengawal aksi sesuai aturan,” tambahnya.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini dilaksanakan sesuai UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan berharap pihak kepolisian dapat menciptakan situasi aman, tertib, dan kondusif selama aksi berlangsung (Red)
