Ilustrasi Dana Desa di lingkungan pemerintahan desa Pasimbaos.
Halsel – HaluanMalut – Sejumlah warga Desa Pasimbaos, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menyampaikan keresahan terkait dugaan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, masyarakat menyebut terdapat beberapa pos anggaran yang dinilai belum memiliki kejelasan peruntukan, di antaranya dana keadaan mendesak tahun 2023 sebesar Rp 126.000.000 dan dana pembinaan kesenian serta kebudayaan senilai Rp 30.600.000.
Warga berharap Pemerintah Desa (Pemdes) dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi penggunaan anggaran tersebut.
Hal serupa juga dikabarkan terjadi pada tahun anggaran 2024, dengan total penggunaan dana yang disebut mencapai lebih dari seratus juta rupiah. Namun, transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya kembali dipertanyakan oleh masyarakat.
Menurut warga, keterbukaan informasi publik menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan DD berjalan sesuai dengan asas transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Masyarakat berharap Pemdes segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin pukul 22.49 WIT, Kepala Desa (Kades) Pasimbaos, Thaib Ahmad, menyampaikan, bakal melihat dokumen perubahan.
“Nanti saya lihat dokumen perubahan dulu, karena semua sudah klir itu, ok.”
Thaib menambahkan, terkait anggaran kondisi mendesak tahun 2023 senilai Rp126.000.000 dan pos kesenian sebesar Rp30.600.000, semua sudah tercantum dalam dokumen awal.
“Begitu dulu e, barang torang di jalan ni,” ujarnya singkat.
